Alami Kendala? Berikut Ini Cara Lapor Kendala BSU Kemendikbud!

JULOvers, setelah sebelumnya ramai sekali membahas mengenai Bantuan Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja swasta, mulai November 2020 pemerintah melalui Kemendikbud juga menyalurkan Bantuan Subsidi Upah bagi tenaga pendidik non PNS atau honorer. Kamu sudah tahu belum tentang Bantuan Subsidi Upah ini, JULOvers?

Bantuan Subsidi Upah Kemendikbud adalah bantuan pemerintah sejumlah Rp 1,8 juta yang diberikan satu kali kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dimaksud adalah guru, dosen, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik pendidikan anak usia dini, dan pendidik kesetaraan di semua sekolah serta perguruan tinggi negeri atau swasta yang ada di lingkungan Kemendikbud.


Source: Google

Baca juga: Simak Alasan Mengapa UMP 2021 Tak Naik & 5 Provinsi yang Tetap Menaikkan UMP 2021

Harapannya, dengan hadirnya Bantuan Subsidi Upah Kemendikbud ini, dapat memberikan semangat dan memotivasi serta menstabilkan perekonomian Pendidik dan Tenaga kependidikan non PNS atau honorer. Rencananya, Bantuan Subsidi Upah Kemendikbud akan disalurkan kepada 2 juta penerima yang memenuhi 4 syarat lho, JULOvers!

Berikut ini adalah 4 syarat untuk bisa mendapatkan Bantuan Subsidi Upah Kemendikbud:

  1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan non PNS atau honorer merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kartu tanda kependudukan (KTP).
  2. Belum menerima subsidi atau bantuan subsidi upah dari Kementerian Ketenagakerjaan demi menjamin agar bantuan yang disalurkan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
  3. Belum menerima subsidi atau bantuan subsidi upah dari Kementerian Ketenagakerjaan demi menjamin agar bantuan yang disalurkan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
  4. Tidak menerima salah satu bantuan semi bansos pemerintah, yaitu Kartu Prakerja sampai dengan 1 Oktober 2020. Terakhir, memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan.

Baca juga: Ingin Daftar Kartu Prakerja? Berikut Cara dan Syarat Pendaftarannya!

Jika guru honorer merasa sudah memenuhi persyaratan, langkah yang perlu dilakukan selanjutnya adalah login di laman Info GTK (https://info.gtk.kemdikbud.go.id/) untuk mengecek apakah guru tersebut terdata sebagai penerima.

Nah, adapun dokumen yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan Bantuan Subsidi Upah Kemendikbud, meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (jika ada), dan surat keputusan penerima Bantuan Subsidi Upah yang bisa diunduh di Info GTK dan PDDikti. Selain itu, penerima juga harus mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang bisa diunduh di Info GTK dan PDDikti, diberi materai, dan ditandatangani.

Namun, ada kebijakan dari pihak terkait yaitu bagi penerima bantuan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bantuan dipotong pajak penghasilan sebesar 5% atau Rp 90.000. Artinya, nilai bersih bantuan yang diterima Rp1.710.000. Sementara, bagi penerima bantuan yang belum memiliki NPWP, bantuan dikenakan pajak 6% menjadi Rp1.692.000 per orang.

Source: Google

Baca juga: Ini Penyebab BLT Pemerintah Belum Cair!

Dokumen yang harus dipenuhi cukup mudah ya, JULOvers! Walaupun begitu, banyak kabar yang beredar bahwa masih ada penerima yang mengalami kendala untuk menerima Bantuan Subsidi Upah tersebut. Penerima Bantuan Subsidi Upah Kemendikbud bisa menyampaikan pengaduan terkait kendala tersebut melalui panggilan 177, email ke pengaduan@kemendikbud.go.id, serta laman kemendikbud.lapor.go.id dan ult.kemendikbud.go.id. Selain itu, kendala penerima Bantuan Subsidi Upah dapat disampaikan ke Unit Layanan Terpadu di Gedung C lantai 1, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta.

JULOvers, itu dia cara melaporkan kendala bagi yang belum mendapatkan Bantuan Subsidi Upah yang bisa kita bahas pada artikel kali ini. Semoga dapat membantu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Bagi para Pendidik dan Tenaga Kependidikan, tetap semangat. Karena bagaimanapun, Pendidik dan Tenaga Kependidikan sudah berkontribusi dalam setiap proses pendidikan pelajar di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *